SAYA DAN KAMU ADALAH AGEN PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN DIATAS NEGERI PAPUA. berbicara karena kebenaran, keadilan, demi harga diri bangsa dan negara.
Sabtu, 19 Mei 2012
pandangan umum dari markas besar victori-vanimo
ORGANISASI PAPUA MERDEKA
TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
PANDANGAN UMUM MARKAS BESAR OPM-TPN PUSAT KENDALI PERTAHANAN MILITER PAPUA BARAT
========================================================================
A. Proklamasi 1 juli 1971 adalah perwujudan sikap protes rakyat papua barat terhadap dunia internasional atas AFC yang tidak jujur.
Perjanjian Roma dan Neu York Agreement adalah suatu kejahatan internasional terhadap hak dan kedaulatan rakyat papua barat yang sudah di jamin oleh piagam PBB, dan Atlantac Chapter untuk membentuk nasib sendiri, dimana pemerintah Belanda mengambil langka-langka persiapan menuju pembentukan berdirinya negera papua barat dengan dilahirkaan manifestasi politik 19 november 1961 serta membentuk dewan NEW GUINEA paada tanggal 1 Desember 1961 sebagai persiapan penyerahan kedaulatan pada tanggal 1 Mei 1963 dimana semua upaya ini digagalkan oleh Indonesia lewat New York Agreement dan komando TRIKORA.
Lewat perjanjian dan konfrontasi senjata ini, indonesia dengan licik menggelabui PBB MelaksanaKan ATC (Ast of free Choise) dari on man one vote di tahun 1969 , menjadi one district one vote. Kaum terdidik rendahan orang papua yang sedikit sudah perpengalaman politik, tidak puas dengan keputusan PBB, Belanda dan indonesia, melakukan protes dengan tercetusnya pemberontakan 28 juli 1965 .
Demikian juga para politisi dari partai politik berhimpun di jayapura pada bulan juni 1968 , memutuskan memberikan pendapat kepada OPM dengan menunjuk TUAN YAKOB PRAI tetap melanjutkan perjuangan agar dunia internasional dapat mengembalikan hak dan kedaulatan bagi rakyat papua barat.
Dengan mandat inilah TN.YAKOB PARAI & TN.ZETH RUMKOREM bersama rekan-rekannya pemimpin OPM lainnya di markas besar Victoria secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan di waris pada tanggal 1 juli 1971, sebagai sikap protes kepada PBB, dan dunia internasional atas keputusan New York Agreement, pelaksanaan AFC dan resolusi PBB, No. 2504 (XXIV) tanggal 19 september 1969 yang tidak jujur dan adil bagi rakyat papua barat.
OPM sejak itu hingga sekarang dan kedepan akan tetap mempertahankan menuntut pengembalian hak dan kedaulatan rakyat papua barat yang sudah pernah ada, sejak itu pula opm membentuk pemerintahan sementara (the revolutionary provincial Gorverment menegakan 1 juli 1971 di pengasingan .
B. TUJUAN PROKLAMASI PAPUA BARAT 1 JULI 1971 adalah:
Menyatakan kepada perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia, bahwa rakyat papua barat tidak setujuh dan secara tegas menolak hasil pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPERA tahun 1969 yang tercacat dalam agenda resolusi PBB NOMOR 2504 /VI/ tanggal 19 nopember 1969 yang menyatakan bahwa papua barat adalah bagian dari wilayah kesatuan republic Indonesia.
Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa terhitung tanggal 1 juli 1971 rakyat papua barat kembali mengibarkan Bendera Negara republic papua barat. Yaitu sang bintang fajar di bumi papua barat yang pernah dikibarkan pada tanggal 1 desember 1961 dan di turunkan tanpa hormat dari pemerintah Indonesia pada tanggal 1 mei 1963.
Menyatakan kepada dunia internasional, bahwa rakyat papua barat memohon dengan hormat kepada pemerintah republic Indonesia untuk mengembalikan dan mengakui kemerdekaan republic papua barat pada 1 desember 1961 sesuai UUD 1945 pembukaan alinea pertama yang mengatakan;
Bahwa sesungguhnaya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus di hapuskan tidak sesui dengan pri kemanusian dan pri keadilan.
Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa rakyat papua barat menolak dengan tegas pelaksanaan pemilihan (UMUM) ditanah papua bertamakali pada tanggal 15 juli 1971.
Menyatakan kepada dunia internasional bahwa terhitung pada tanggal 1 juli 1971 rakyat papua barat (BERTEKAD) menghihupkan kembali induk organisasi kemerdekaan rakyat papua barat yang di kenal dengan nama; ORGANISASI PAPUA MERDEKA yang disingkat OPM.
Menyatakan kepada dunia internasional dan pemerintah republic Indonesia bahwa terhitung pada tanggal 1 juli 1971 UUD/KONSTITUSI SEMENTARA rapublik west papua disahkan dan mulai berlaku sebagai dasar hukum untuk membentuk dan mengatur pemerintah republic papua barat di tanah papua.
C. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REVOLUSI PAPUA BARAT.
Sesuai dengan UUDS/ Konstitusi sementara republic papua barat dari 129 pasal berdasarkan pasal 34, 35,36,37,38 dan pasal 40, 41,42, dan 43 maka pada tanggal 1 februari 1973 telah dibentuk pemerintah revolusi papua barat dengan susunan cabinet yang pertama sebagai berikut;
1 . KABINET I, TANGGAL 1 FEBRUARI 1973.
Presiden : BRI.GEN.SETH J.RUMKOREM
Wakil Presiden : HERMAN WOMSIWOR
1. Dr.dr. Pither Pangkatanah : Menteri Negara urusan politik
2. Moses Weror : Menteri Negara urusan keakmanan
3. Amos F. Indey : Menteri dalam negeri dan kehakiman
4. Bernad M.R Tangghman : Menteri luar negeri
5. Plilemon Jufuway : Menteri pertahanan
6. Richer U Joweni : Menteri penerangan
7. Tan Seng Thay : Menteri keuangan
8. dr. Dorus R. Mauri : Menteri kemajuan masyarakat desa
9. Dr. dr. Adolof Saweri : Menteri kesehatan
10. Aser Demotekay : Menteri koperasi
11. Amos Heritringi : Menteri telekomunikasi
12. Tobias Gebse : Menteri sosial
13. ……….. : Menteri pertanian
14. E. Marjen : Menteri pendidikan dan kebudayaan
2 . KABINET KE II TANGGAL 16 SEPTEMBER 1976
Presiden ; BRIG.GEN SETH. J.RUMKOREM
1. Amos F. Indey : menteri dalam negerim dan kehakiman
2. Bernard M.R.Tanggahmana : menteri luar negeri
3. Ricard U Joweni :menteri pertahanan dan urusan pembebasan nasional
4. Tam Seng Thay : menteri keuangan dan urusan logostik revolusi
5. dr. Dorus M. Mauri : menteri kesehatan
3. KABINET KE III TANGGAL 1 JULI 1982
Presiden : BRIG.GEN SETH. J.RUMKOREM
1. Markus W.Kaisiepo : menteri Negara urusan pembangunan ekonomi nasional
2. Elieser J. Bonay : menteri Negara urusan politik
3. Arnod .C.AP. : menteri dalam negeri
4. Bernard M.R. Tanggahma : menteri luar negeri
5. Rocard U Joweni : menteri pertahanan dan urusan pembebasan nasional
6. Konstantinopel P.Ruhukail : menteri penerangan
7. Tan seng Thay : menteri keuangan
8. Amos F. Indey : menteri perdagangann dan penanaman modal asing
9. Freed atabu SH : menteri kehakiman
10. ………………. : menteri pertambangan
11. Jahanis M Ireuw : menteri pertanian dan perikanan
12. …………………… : menteri kehutanan
13. ……………………. : menteri berkebunan
14. Andy Ayamiseba : menteri perindutrian
15. Aser demotekay : menteri koperasi
16. …………………….. : menteri pernjanaan nasional
17. Simon N. Meseth : menteri perhubungan
18. Willem songgonouw : menteri telekomunikasi pos
19. Drs Tobias Ireuw : meteri pendidikan dan kebudayaan
20. …………………….. : menteri social
21. ……………………... : menteri perburuan
22. dr.Dorus R.Mauri : menteri kesehatan
23. Col. Ph. S.T.Jarisetouw : menteri muda urusan pembebasan nasional
D. PEMBENTUKAN ( TPN ) PAPUA BARAT
Berdasarkan UUD/konstitusi Sementara republic papua barat pasal 105 maka pada tanggal 26 maret 1973 telah di bentuk Tentara pembebasan nasional yang disingkat dengan TPN. Masing-masing panglima dan staf serta prajurit.
E. PERPECAHAN PIMPINAN OPM-TPN PAPUA BARAT
Pemerintahan sementara ini tidak pertahan lama karena terjadi perpecahan antara PRAI & RUMKOREM yang membagi pemerintahan sementara menjadi RPG dan de facto, hingga dibubarkan oleh pejabat presiden terakhir james nyaro tahun 1984 dan mengantinya dengan dewan revolusi OPM-TPN papua barat.
Pelaksanaannya tidak berjalan karena james Nyaro tertangkap di PNG dan situasi bertikaian politik di MABES OPM antara kubu Fisor Yerisetauw dan kubu criss midel LaurenS Doga semakin panas dan kacau balau merebut kursi kepemimpinan OPM.
Akibatnya FISOR YERISETAUW ditangkap dan di serahkan kepada pemerintah PNG dan, sebaliknya CHARLES DOGA (menteri pertahanan dalam kabinet james nyaro, di bunuh oleh para pendukung Fisor Yarisetauw, pada tanggal 7 semptember 1986. Setelah kefakuman pasca fisor-charles, Tuan David yebleb, Domi popai, Simon Amisin, Boni Anaya, dan rekan-rekannya pemimpin mereka lainnya membentuk satu kelompok baru yang mereka namakan OPM nasional murni yang di ketuai oleh tuan David jebleb. Kelompok ini langsung mengadakan hubungan kerja politik dengan PEMDA dan PANGDAM TRIKORA, dengan ide politik yang mereka lahirkan dikenal dengan nama “MANIFESTO DAN ARGUMENTASI” politik.
Dalam permainan politik ini OPM bukannya berdialog dengan pemerintah RI di irian jaya, tetapi mendengarkan cerama-cerama politik tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah perebutan tanah papua dari Belanda, cerama tentang wawasan nusantara serta kebijakan pemerintah dalam membangun irian jaya dan ajakan kembali kekampung halaman membangun desanya. Tujuan terselubung dari kelompok ini adalah menawarkan pemerintah RI menyerahkan hak kedaulatan tersebut dalam NKRI.
Setelah mengetahui oleh pihak pertahanan di MABES OPM, bertindak cepat menggagalkan permainan politik ini, dengan mengadakan serangan besar terhadap lokasi transmigrasi SP. Iv (4) Arso menewaskan 12 orang dan melukai 9 orang lainnya serta 3 orang transmigrasi di sandra. Serangan yang terjadi pada tanggal 12 maret 1988 , tersebut langsung membuntutkan permainan kelompok ini, menuntut tuan almaruhum mecky salosa, almaruhum HANS BONAI Almaruhum Mesak merani, untuk harus bertanggung jawab dan menanggung resiko balik, dan memang terbukti perancang-perancang dalam tubuh kelompok ini pekerja sama dengan TNI Mangadakan penyerbuhan terhadap MABES OPM pada tanggal 4 april 1988 menewaskan KOPRAL I Hendrikus Tabuni dan tanggal 5 April 1988 , menewaskan sekretaris I parlement mayor ELLY JIKWA. Kelompok ini telah bersalah menyerahkan pistol milik Almaruhum Doga kepada PANGDAM IRIAN JAYA, sebagai jaminan atas pembukuan permainan politik dengan NKRI khususnya pihak berwenang di Irian jaya mengembalikan senjata M. 16 yang direbut oleh Almaruhum Mecky Salosa, meminta hak otonomi sendiri dalam NKRI, Mengajak masyarakat perlindungan politik untuk kembali ke RI dan membangun kampungnya sendiri dan mengadakan kerjasama dengan TNI Melakukan serangan besar terhadap MABES OPM yang di pimpin oleh MATHIAS WENDA.
Menyadari kesalahan yang sudah mereka buat, para pemimpin dan para pengikut mereka langsung mengajak masyarakat perlindungan politik ada yang menyerah ke PNG, Seperti contoh, Bonay Anaya di maprik, wewak dan sebagian besar bersama Tuan Jebleb menyerah ke RI dan lansung bertempat di Workana kampung tua, kecamatan Arso.
Mereka-mereka inilah yang terus mendiskreditkan nama baik para pemimpin OPM-TPN Yang masih bertahan di markas Besar OPM-TPN.
Munculnya Mathias Wenda sebagai panglima TPN Papua barat, diharapkan akan dapat merobah situasi politik dan pertahanan, ternyata banyak bertentangan datang dari batang tubuh orang wamena sendiri karena di nilai melaksanakan kebijakan kepemimpinan otoriter serta di tubuh sebagai orang yang telah banyak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kepemimpinan komandonya Mulai dari wamena, mamberamo dan di MABES OPM serta dinilai kurang banyak membertanggung jawabkan masalah-masalah politik dan pertahanan, sehingga tidak banyak orang secara nasional mendukung, terbukti tempat pertahanan sekarang hanya orang wamena asal suku, keret dan keluarga sendiri yang mempertahankannya.
Satu contoh terakhir ; Almaruhum Max James Thago tewas ditangan tentara PNG, akibat Mathias Wenda sebagai panglima pusat TPN Menolak pertanggung jawab atas penyanderaan 12 orang pria dan wanita warga transmigrasi di Arso yang dilakukan oleg panglima wamena HANS BOMAI (Almaruhum).
Bahkan tuan Mathias Wenda bersama anak buahnya pekerja sama dengan ARMY PNG mengejar penyandra dan para sandra. Sikap Mathias Wenda ini akhirnya tidak di senangi oleh bawahan dan para pasukannya, apa lagi hasil kerja sama ini mewaskan Almaruhum MAX THAGO pada tanggal 28 juni 2000 di Base Camp Kampung SKOTCHIAU.
Menyadari kesalahan yang di lakukannya, Beliau bersama para pengikutnya melarikan diri ke kota VANIMO dan bertempat di AWAWI-KRISA dan di tempat itulah Mathias Wenda membentuk kelompok politik dan militer sendiri, menyusun kekuatan dan melakukan kejahatan terhadap organisasi dengan membunuh Tuan HANS BOMAI, PANGLIMA KOMANDO DAERAH II BALIEM WAMENA, Mei 2000 Yang dituduh pekerjasama dengan KOPASUS untuk membunuh Tuan Wenda,
padahal tuan HANS BOMAI melaksanakan mandat dialog politik dari Tuan Mathias Wenda sendiri. Belum puas dengan tindakannya itu, sebaliknya beliau dari penjara diwewak, Mathias Wenda mengadakan serangan besar malam hari pada tanggal 21 juni 2001 dimarkas besar OPM dengan korban dipihak anggotanya 2 tewas (MARKUS KOGOYA) dan (SIMON ALON) serta 1 anggota luka berat.
Persoalan ini akhirnya di damaikan oleh masyarakat adat Mumu-Manem pada tanggal 23 juni 2001 dikampung skotchiau.
Sebelum pembunuhan dan serangan tersebut diatas, kebijakan politik dan militer sehingga tuan Mathias Wenda sebagai komando panglima pusat TPN dengan sikap kepemimpinan diktatorial mengangkat dirinya sebagai pemimpin panglima tertinggi papua barat, mengangkat Tuan JOWENI sebagai menteri pertahanan, Bernard Mawen sebagai panglima komando pusat dan KELLY KWALIK sebagai kepala staf umum TPN serta jabatan organisasi satu-satunya yang masih pekerja di markas besar OPM, Sekretaris jendral OPM diserahkan kepada
HANS KAROBA, Sehingga aktivitas politik dan pertahanan di MABES OPM mati total atau tidak berjalan sama sekali.
Dengan adanya krisis-krisis politik dan pertahanan serta krisis kepemimpinan yang mengurus kepada bubarnya markas besar OPM, seluruh anggota TPN dan masyarakat pencinta perjuangan kemerdekaan bangsa papua barat mendesak pejabat sekretaris jendral OPM, Tuan NIKOLAUS IPO HAU untuk segera bertindak menyelamatkan markas BESAR OPM dari kehancuran, maka sekjen OPM meminta izin pemerintah PNG pada tanggal 25 maret 2001 , dan mendapat izin pada tanggal 29 maret 2001 untuk melaksanakan sidang paripurna I OPM-TPN pada tanggal 1-6 April 2001 di SKOTCHIAU, pusat kedudukan markas besar OPM.
Dengan didasarkan pada izin pemerintah PNG inilah masyarakat pencinta 1 juli 1971 berdatangan di markas besar OPM Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri PNG melaksanakan sidang luar biasa selama 6 hari penuh menyusun kembali struktur OPM-TPN menyusun kembali kebijakan haluan politik OPM-TPN berdasarkan UUDS 1971, Karena lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikative yang bertugas menjalankan dan menyusun kembali kebijakan seperti itu sudah tidak berfungsi selama 17 tahun dan dengan pertimbangan tersebut diatas, sedang memutuskan membentuk suatu dewan darurat Revolusi tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan politik dan militer, serta akhirnya berhasil membentuk dewan tertinggi Revolusi OPM-TPN papua barat.
Dewan ini selama belum adanya persatuan nasional, berhak mengambil, keputusan politik dan militer serta hukum di markas OPM-TPN. Faktor yang mendorong dilalsanakannya sidang paripurna ini adalah;
Krisis kepemimpinan, krisis politik, dan krisis militer yang perkepanjangan selama 17 tahun sejak 1984 hingga 2001 , yang sudah mengarah kepada pembubaran markas besar OPM.
Munculnya PDP yang berkibrak mengambil ahli peran politik dan militer OPM-TPN Sebagai organisasi induk bagi perjuangan kemerdekaan papua barat.
Berbagai upaya pendiskriditan kelompok lain seperti PDP, MELANESIA BARAT, Konggres nasional papua New Guinea barat terhadap 1 juli 1971 . Tujuan terbentuknya dewan Revolusi OPM-TPN tersebut adalah ;
Mempertahankan posisi OPM-TPN Sebagai wadai induk perjuangan kemerdekaan papua barat.
Menyelamatkan, mempertahankan dan menggangkat 1 juli 1971 sebagai hari kemerdekaan papua barat yang sah baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
Tetap melaksanakan sentralisasi semua bentuk kegiatan politik dan militer dibawah pengawasan DTR-PAPUA barat dari markas besar OPM-TPN papua barat.
Melaksanakan haluan politik OPM-TPN yang sudah termuat dalam UUDS 1971 .
Mempertahankan tuntutan OPM-TPN kepada PBB, BELANDA, INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL untuk mengembalikan hak kedaulatan penuh bagi bangsa papua barat.
Mengupayakan dan melaksanakan suatu pertemuan persatuan nasional untuk membentuk kembali The Revolutionary provincional Gou Vernment Of west papua sesuai isi UUDS 1971 .
Jadi dewan tertingi Revolusi OPM-TPN Papua barat mempunyai prioritas utama adalah mengupayakan dan melaksanakan pertemuan persatuan nasional untuk semua fraksi politik agar dapat membentuk kembali suatu kwalisi pemerintahan sementara papua barat.
Tidak benar kalau masih ada yang masih menuding DTR-OPM/TPN ini sebagai kelompok, tetapi DTR- OPM/TPN hanya mengontrol melaksanakan tugas-tugas darurat politik dan militer yang sudah hambir 17 tahun tidak/ Markas Besar OPM berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
Tugas pembenahan kembali struktur OPM yang sudah hancur sejak 1994 sangat berat bagi DTR-OPM yang di ketuai oleh ; NIKOLAUS IPO HAU dan juga struktur TPN yang dipimpin oleh ; THERIANUS YARAM. Konsekwensi untuk membangun kembali markas besar OPM Sangatlah sulit karena ;
Mathias Wenda sejak tahun 2000 telah melarikan diri dari markas besar OPM dan membentuk pertahanan sendiri di utung dan bekerja melaksanakan kebijakan melanesia barat (14 bintang).
Frans Mario Fatty mantan bekas KAS PIOS Setelah mundur dari jabatan, dengan alasan yang tidak jelas membentuk kelompok pertahanannya sendiri dan mendukung penuh kebijakan politik west papua nasional conggres pimpinan Maichel Kareth. Dia inilah yang terus mendiskreditkan 1 juli 1971 sebagai tidak memenuhi kriteria internasional, lemah hukum dan politik.
Taktik permainan politiknya adalah mengunakan semua atribut OPM-TPN diluar negeri dan ke dalam negeri untuk mendapat dukungan kebijakan politik west papua National Konggres.
Tuan Mathias Wenda dan tuan Frans Fatty, tadinya adalah anggota OPM-TPN, Tetapi sekarang mengunakan OPM-TPN Demi mendukung tujuan politik 14 Desember dan 27 November, jadi para sepenuh OPM seperti YAKOB PRAI, ZETH RUMKOREM, TAN.S.T Dan lain-lain memberikan mandat atau pekerja sama atau memberikan bantuan kepada kelompok Mathias Wenda dan kelompok Frans Mario Fatty berarti mengkhianati 1 juli 1971 dengan UUDS-NYA dan Markas Besar tetap akan tuntut untuk di pertanggung jawabkan.
Terbukti Tuan TAN.S.T adalah orang yang pernah menolak Maichel Kareth dengan hari proklamasinya 27 November 1966 , ternyata bantuan keuangan maupun bantuan lainnya dari TAN.S.T Terus mengalir ke tangan kelompok Frans Fatty yang adalah pimpinan konggres untuk pertahanan manokwari-sorong.
Sementara itu, sosialisasi yang terus berjalan dari kelompok ini bahwa YAKOB PARAI & RUMKOREM sudah memberikan mandat penuh kepada MAICHEL KARETH Untuk membentuk pemerintahan sementara papua barat. Kalau ini benar, kedua sesepuh OPM Untuk kedua kalinya telah melakukan kesalahan besar terhadap OPM-TPN. Itu berarti membatalkan 1 juli 1971 dan mengakui 27 November 1996.
Jadi toko-toko OPM siapapun yang menolak DTR-OPM, Berarti tidak menghendaki dipertahankannya 1 juli 1971 dengan UUDS-nya oleh OPM-TPN DI MARKAS BESAR OPM.
Setelah kehancuran markas nama baik OPM dari Toko-toko pejuang tersebut diatas maka untuk membenahi dan Mempertahankan posisi OPM-TPN Sebagai wadah induk perjuangan kemerdekaan papua barat.
Menyelamatkan, mempertahankan dan menggangkat 1 juli 1971 sebagai hari kemerdekaan papua barat yang sah baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
Mempertahankan tuntutan OPM-TPN kepada PBB, BELANDA, INDONESIA DAN DUNIA INTERNASIONAL untuk mengembalikan hak kedaulatan penuh bagi bangsa papua barat.
Mengupayakan dan melaksanakan suatu pertemuan persatuan nasional untuk membentuk kembali The Revolutionary provincional Gou Vernment Of west papua sesuai isi UUDS 1971 .
YAKOB PARAI, memberikan mandat kepada TUAN LAMBERTUS PEKIKIR untuk pakerja sama dengan anggota OPM lainnya di dalam negeri papua barat .
Tugas pembenahan kembali struktur MILITER tentara pembebasan nasional papua barat dalam negeri yang sudah hancur sejak 1994 sangat berat bagi DTR-OPM yang di ketuai oleh ; NIKOLAUS IPO HAU dan juga struktur TPN yang dipimpin oleh ; THERIANUS YARAM.
Oleh sebab itu pada kesempatan sidang Kongkres Tingkat Tinggi OPM-TPN.( KTT ) pada tanggal .......bulan tahun 2012 ini kami selaku penunggu peninggalan tulang-tulang putih yang di tinggalkan oleh;
1. TN. YAKOB PARAI& Ahlmaruhum ZETH RUMKOREM,
2. BAPAK MATHIAS WENDA,
3. BAPAK RICARD JOWENY,
4. BAPAK BERNADUS MAWEN,
5. Ahlmaruhum BAPAK ,Pdt. MANDIN M.YIKWA,
6. BAPAK KELLY KWALIK,
7. BAPAK LUKAS TABUNI, KASUM TPN.PB.
8. Ahlmaruhum BAPAK MARTHEN TABU,
9. Ahlmaruhum BAPAK BEMEY PANGLIMA PERTAMA,
10. BAPAK Almarhum HANS BOMAY,
11. Almarhum BAPAK . LAORENS DOGA,
12. Almaruhum BAPAK OBET BIL TABUNI,
13. Ahlmarumhu BPK FISOR JERISITHOW,
14. NIKO IPO HAW,
15. YANCE HEMBRING,
16. MESAK HEMBRING,
17. TERIANUS YARAM,
Dan masih banyak yang belum sebut nama walaupun mereka-mereka ini tahu jasa baik mereka terhadap markas juga para tulang pituh yang ditinggalkan sebagai anak jatim piatu
Kami adalah membawah anak-anak anjing buruan yang mereka tinggalkan di markas pusat OPM-TPN,PB yang mengganggu kami.
Kami telah siap mengantar Rakyat Bangsa Papua Barat menujuh alam kemerdekaa maka kesempatan ini kami penjaga tulang putih mengajak semua bergabug pada OPM-TPN KOMANDO 1 JULI 1971. Siapapun selama terakhir ini berjuang dengan gaya tersendiri sesuai dengan semangat juang , siapapun kelompok baru, atau grup baru , sekali lagi kami penjaga tulang putih 1 juli 1971, mengajak semua kelompok atau grup merapatkan barisan kepada ANAK-ANAK ANJING BURUAN OPM-TPN.PB
Kami siap bertanggung jawab atas kesalahan kita dalam perjuangan Terhadap rakyat bangsa papua barat
Siapapun dia bentuk negara baru, Deklarasi baru , pemerintahan baru stikma papua pante dan papua gunung , yaitu; istanah gunung, istanah pante/ laut atau Deklrasi bentuk apapun di tanah Papua, kami Panglima Perang Komando Tertinggi TPN-OPM Pusat Pertahanan Kendali Militer Papua Barat menyatakan kepada dunia dan juga kepada rakyat bangsa papua barat bahwa;
Demi atas nama ALLAH Bangsa Papua, Atas nama Alam Papua, atas nama tulang belulang yang mendahului mati dalam medan tempur juga revolusi papua barat, atas nama mereka yang masih hidup; kami menyatakan bahawa
Apabilah kami bersatu demi Rakyat Bangsa Papua maka kami akan bubarkan dan kuburkan perjanjian New York Agreement 15 agustus 1962. Sesuai prinsip-prinsip hukum internasional
F. SURAT MANDAT
Namun berdasarkan mandat dari KANTOR PERWAKILAN OPM LUAR NEGERI MALMO SWEDEN UNI EROPA & MARKAS BESAR OPM DI VICTORIA, Kembali diaktifkan OLEH;
1. TN. LAMBERTUS PEKIKIR &
2. TN. P.DANY KOGOYA, PM.M.Pd
BERDASARKAN MANDAT DARI MARKAS BESAR OPM-TPN KANTOR PERWAKILAN OPM DI SWEDEN UNI EROPA & MARKAS BESAR TPN-OM PUSAT GERAKAN REVOLUSI BANGASA PAPUA BARAT DI VICTORIA.
1. KANTOR PERWAKILAN OPM-TPN DALAM NEGERI PAPUA BAR AT DI VICTORIA
2. MEREKRUT ANGGOTA OPM-TPN DALAM NEGERI PAPUA BARAT DI JAYAPURA
Yang memegang mandat yaitu;
1. TN. LAMBERTUS PEKIKIR
2. TN. P. DANNY KOGOYA. PM.M.Pd
3. TN. ONES Z. KOGOYA S.PAK
4. TN. AGUS KRIS
5. TN. STIBEN PAGAWAK
Yang dikeluarkan mandat untuk membangun pos-pos TPN-OPM di seluruh tanah air papua barat yaitu;
TN. LAMBERTUS PEKIKIR sebagai ketua Dewan Revolusi OPM PAPUA BARAT
Mr. P.DANNY KOGOYA.PM.M.Pd. sebagai juru bicara OPM dalam negeri papua barat
Mr. STIBEN PAGAWAK sebagai kepala staf umum OPM papua barat
Berdasarkan Mandat tersebut maka membentuk STRUKTUR PERTAHANAN MILITER TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT secara lengkap untuk bertanggung jawab atas papua barat, sesuai isi UUD,S 1971 TENTANG PERTAHANAN & KEAMANAN pasal 104 ayat 1,2 pasal 105 ayat,1 pasal 106 ayat 1, dan pasal 107,108,109.
Sesuai surat keputusan dan penetapan No:02/ISTIMEWA-SK/PENG-OT/WT-MABES/VI/2011 Pada tanggal 18 JUNI 2011 Kembali membenahi struktur OPM-TPN.PB di markas besar pusat kendali pertahanan Dalam negeri JAYAPURA, papua barat.
STUKTUR MILITER KOMANDO PUSAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA /TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BAR AT (TPN) TAHUN 2011
DAFTAR PENUNJUAKAN DEWAN TERTINGGI REVOLUSI & KOMANDO PERTAHANAN SERTA STARNYA.
1. KETUA DEWAN REVOLUSI : LAMBERTUS PEKIKIR
2. WAKIL KETUA : ONES Z. KOGOYA
KOMANDO PERTAHANAN DAN STAF.
1. PANGPUS. TPN.PB : P.DANNY KOGOYA.PM.M.Pd
2. KESUM : STIBEN PAGAWAK
PANGLIMA TERITORIAL.
1. PANGLIMA TERITORIAL TPNPAPUA BARAT I . ANGKATAN DARAT : W.GIDION WENDA
2. PANGLIMA TERITORIAL TPN PAPUA BARAT II. ANKATAN LAUT : SEPTINUS RUMERE
3. PANGLIMA TERITORIAL TPN PAPUA BAR AT III . ANGKATAN UDARA :………………………………
PANGLIMA DAERAH.
1. PANGLIMA DAERAH KODAM I. MAMTA : SOTER BUREAM
2. PANGLIMA DAERAH KODAM II. BALIEM WAMENA : ETIUS TABUNI
3. PANGLIMA DAERAH KODAM III. TIMIKA : KWAMKY WANMA
4. PANGLIMA DAERAH KODAM IV. PANIAI : TADIUS JOGI
5. PANGLIMA DAERAH KODAM V. MERAUKE : BERNANDUS MAWEN
6. PANGLIMA DAERAH KODAM VI . MANSOR : BENNY HARA
7. PANGLIMA DAERAH KODAM VII. BIAK : KABOR AWOM
8. PANGLIMA DAERAH KODAM VIII. PEGUNUNGAN BINTANG : YUNUS YEBIKON
9. PANGLIMA DAERAH KODAM IX. SERUI : ……………………
10. PANGLIMA DAERAH KODAM X. BALIEM BAR AT : SOLEMAN TABUNI
11. PANGLIMA DAERAH KODAM XI. MAMTA II. : AGUS WAYPON
12. PANGLIMA DAERAH KODAM XII. NABIRE : ……………..
13. PANGLIMA DAERAH KODAM XIII. YAHUKIMO : NEBON PAHABOL SH
Kepala staf dan asisten daerah di atur oleh masing-masing panglima daerah
DAFTAR PENUNJUKAN PERWAKILAN OPM
LUAR NEGERI
1. KEPALA KANTOR PERWAKILAN OPM-TPN PAPUA BARAT INTERNASIONAL Untuk pusat komunikasi, informasi Negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa papua barat DI PUSATKAN MALMO SWEDEN DI UNI EROPA. Oleh Bapak Mr. YAKOB PARAI di SWEDIA UNI EROPA,
Pusat jaringan komunikasi dalam negeri papua barat di kelolah oleh OPM-TPN papua barat, KNPB komite nasional papua bar at, untuk nasional dan internasional di port numbay.
DALAM NEGERI
1. KANTOR perwakilan OPM-TPN dalam negeri : Di VICTORIA- BEWANI
2. MABES OPM-TPN di : jayapura
3. MABES OPM-TP di : biak
4. MABES OPM-TPN di : wamena
5. MABES OPM-TPN di : paniai
6. MABES OPM-TPN di : nabire
7. MABES OPM-TPN di : serui
8. MABES OPM-TPN di : merauke
9. MABES OPM-TPN di : manokwari
10. MABES OPM-TPN di : sorong
11. MABES OPM-TPN di : Timika
12. MABES OPM-TPN di : pegunungan bintang
13. MABES OPM-TPN di : yahukimo
HUT OPM-TPN 1JULI 1971 TAHUN 2012
HUT-TPN OPM 1JULI 1971 YEAR 2012
DANNY Kogoya: respect us KIBARKAN 'BK'
JAYAPURA-existence of the plan or the Chairman of the TPN-OPM Revolutionary Council Victoria region of West Papua (Indonesia-PNG border), Lambert will Pekikir TPN-OPM anniversary on July 1, 2012 to come to the Morning Star flag ( BK) for three consecutive days, the 1st, 2nd and July 3rd, 2012, received support from the Supreme Commander of the Command War Victoria region TPN-OPM (RI-PNG border) Devacto July 1, 1971 Headquarters of the TPN-OPM National Revolutionary Movement Control Center West Papua, 'Letjend' P. Danny Kogoya PM. M.Pd. He instructed all the people of the original "West Papua Nations' Children's bones that the gatekeepers of State of West Papua are ready back-up ceremony commemorating the anniversary of TPN-OPM Devacto July 1, 1971 Government of West Papua. It is said, to the Government of the Republic of Indonesia (RI) in this case the President, SBY so as not to disrupt the activities commemorating the anniversary of TPN-OPM will be done by raising the flag throughout the country BK in West Papua. He continued, the President, SBY immediately open itself before the world took over security in West Papua's independence and promptly return the West Papuans who had been seized by the Government of the People's Republic of Indonesia through the Tri Command (Trikora) of 1963. "We also asked the State of Israel to immediately take control over West Papua, because we are the Ummah of Allah the West Papuans who have many years of being a victim of the State of Indonesia," Danny said in an interview with Star Papua Kogoya via cell phone on Wednesday ( 16/5) last night. Danny stated, the Government of Indonesia in this regard the President, SBY-military and military of Republic of Indonesia in order to respect our flag BK in West Papua throughout the country for three consecutive days (1 s / d July 3, 2012) in commemoration of the anniversary TPN-OPM. "We ask the Government of Indonesia as an elder in order to respect our right to carry out the TPN-OPM Anniversary of West Papua's independence as well as warnings from the West Papuans," she said with a loud tone. It is asserted, the Government of Indonesia or the President, SBY to recognize the sovereignty of West Papua's independence from the State or New Guinea Raad and restore the sovereignty of the State of West Papua's independence unconditionally. "If the anniversary TPN-OPM will be done by raising the flag of the Indonesian security BK both TNI-police will prevent and limit such activities, we are also prepared to deal with resistance to the military, police and people of Indonesia who live in the The country of West Papua, the military is because we as a TPN-OPM security guards of the people of West Papua nation, so we hope that the military-police can respect our rights of the people of West Papuans who will conduct the flag raising BK for three consecutive days a row in order to commemorate the anniversary of TPN-OPM West Papua, "he explained. Added, the Government of the Netherlands, the United States and the Government of Indonesia to be responsible and restore the sovereignty of West Papua's independence of the Nation, which is the third game of that State have taken away the sovereignty of the State of West Papua's independence, because we the people of West Papua nation is never a recommendation that the Nation West Papua into the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia is in the care of the people of West Papua to West Papuans. "So we asked to immediately restore the sovereignty of West Papua's independence the nation has been independent since December 1, 1961, and we TPN-OPM will never compromise with other groups that would interfere with us in commemorating the anniversary of TPN-OPM to conduct a flag-raising throughout the BK West Papua is the country for three consecutive days, because we have a strong legal basis to demand the return of sovereignty of West Papua's independence, "he said. He asserted that the basic rights of the people of West Papuans to be appreciated because we basically want complete independence for the People of West Papua, and BK flag is a symbol of West Papuan state then we should appreciate it, because our parents had enough to build us for 51 years This, so the military-security apparatus of the police to respect the basic rights we do flag raising BK for three consecutive days on July 1, 2012. "We're not going to do the actions of anarchists, but when the Government of Indonesia in this case the TNI-police officers will obstruct our basic rights, then we will not remain silent, and we will take the fight against the people of Indonesia as described above The country of West Papua, "he concluded. (Mir/don/l03-ngutip papua stars)
DANNY Kogoya: respect us KIBARKAN 'BK'
JAYAPURA-existence of the plan or the Chairman of the TPN-OPM Revolutionary Council Victoria region of West Papua (Indonesia-PNG border), Lambert will Pekikir TPN-OPM anniversary on July 1, 2012 to come to the Morning Star flag ( BK) for three consecutive days, the 1st, 2nd and July 3rd, 2012, received support from the Supreme Commander of the Command War Victoria region TPN-OPM (RI-PNG border) Devacto July 1, 1971 Headquarters of the TPN-OPM National Revolutionary Movement Control Center West Papua, 'Letjend' P. Danny Kogoya PM. M.Pd. He instructed all the people of the original "West Papua Nations' Children's bones that the gatekeepers of State of West Papua are ready back-up ceremony commemorating the anniversary of TPN-OPM Devacto July 1, 1971 Government of West Papua. It is said, to the Government of the Republic of Indonesia (RI) in this case the President, SBY so as not to disrupt the activities commemorating the anniversary of TPN-OPM will be done by raising the flag throughout the country BK in West Papua. He continued, the President, SBY immediately open itself before the world took over security in West Papua's independence and promptly return the West Papuans who had been seized by the Government of the People's Republic of Indonesia through the Tri Command (Trikora) of 1963. "We also asked the State of Israel to immediately take control over West Papua, because we are the Ummah of Allah the West Papuans who have many years of being a victim of the State of Indonesia," Danny said in an interview with Star Papua Kogoya via cell phone on Wednesday ( 16/5) last night. Danny stated, the Government of Indonesia in this regard the President, SBY-military and military of Republic of Indonesia in order to respect our flag BK in West Papua throughout the country for three consecutive days (1 s / d July 3, 2012) in commemoration of the anniversary TPN-OPM. "We ask the Government of Indonesia as an elder in order to respect our right to carry out the TPN-OPM Anniversary of West Papua's independence as well as warnings from the West Papuans," she said with a loud tone. It is asserted, the Government of Indonesia or the President, SBY to recognize the sovereignty of West Papua's independence from the State or New Guinea Raad and restore the sovereignty of the State of West Papua's independence unconditionally. "If the anniversary TPN-OPM will be done by raising the flag of the Indonesian security BK both TNI-police will prevent and limit such activities, we are also prepared to deal with resistance to the military, police and people of Indonesia who live in the The country of West Papua, the military is because we as a TPN-OPM security guards of the people of West Papua nation, so we hope that the military-police can respect our rights of the people of West Papuans who will conduct the flag raising BK for three consecutive days a row in order to commemorate the anniversary of TPN-OPM West Papua, "he explained. Added, the Government of the Netherlands, the United States and the Government of Indonesia to be responsible and restore the sovereignty of West Papua's independence of the Nation, which is the third game of that State have taken away the sovereignty of the State of West Papua's independence, because we the people of West Papua nation is never a recommendation that the Nation West Papua into the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia is in the care of the people of West Papua to West Papuans. "So we asked to immediately restore the sovereignty of West Papua's independence the nation has been independent since December 1, 1961, and we TPN-OPM will never compromise with other groups that would interfere with us in commemorating the anniversary of TPN-OPM to conduct a flag-raising throughout the BK West Papua is the country for three consecutive days, because we have a strong legal basis to demand the return of sovereignty of West Papua's independence, "he said. He asserted that the basic rights of the people of West Papuans to be appreciated because we basically want complete independence for the People of West Papua, and BK flag is a symbol of West Papuan state then we should appreciate it, because our parents had enough to build us for 51 years This, so the military-security apparatus of the police to respect the basic rights we do flag raising BK for three consecutive days on July 1, 2012. "We're not going to do the actions of anarchists, but when the Government of Indonesia in this case the TNI-police officers will obstruct our basic rights, then we will not remain silent, and we will take the fight against the people of Indonesia as described above The country of West Papua, "he concluded. (Mir/don/l03-ngutip papua stars)
HUT OPM-TPN 1JULI 1971 TAHUN 2012
HUT-TPN OPM 1JULI 1971 YEAR 2012
DANNY Kogoya: respect us KIBARKAN 'BK'
JAYAPURA-existence of the plan or the Chairman of the TPN-OPM Revolutionary Council Victoria region of West Papua (Indonesia-PNG border), Lambert will Pekikir TPN-OPM anniversary on July 1, 2012 to come to the Morning Star flag ( BK) for three consecutive days, the 1st, 2nd and July 3rd, 2012, received support from the Supreme Commander of the Command War Victoria region TPN-OPM (RI-PNG border) Devacto July 1, 1971 Headquarters of the TPN-OPM National Revolutionary Movement Control Center West Papua, 'Letjend' P. Danny Kogoya PM. M.Pd. He instructed all the people of the original "West Papua Nations' Children's bones that the gatekeepers of State of West Papua are ready back-up ceremony commemorating the anniversary of TPN-OPM Devacto July 1, 1971 Government of West Papua. It is said, to the Government of the Republic of Indonesia (RI) in this case the President, SBY so as not to disrupt the activities commemorating the anniversary of TPN-OPM will be done by raising the flag throughout the country BK in West Papua. He continued, the President, SBY immediately open itself before the world took over security in West Papua's independence and promptly return the West Papuans who had been seized by the Government of the People's Republic of Indonesia through the Tri Command (Trikora) of 1963. "We also asked the State of Israel to immediately take control over West Papua, because we are the Ummah of Allah the West Papuans who have many years of being a victim of the State of Indonesia," Danny said in an interview with Star Papua Kogoya via cell phone on Wednesday ( 16/5) last night. Danny stated, the Government of Indonesia in this regard the President, SBY-military and military of Republic of Indonesia in order to respect our flag BK in West Papua throughout the country for three consecutive days (1 s / d July 3, 2012) in commemoration of the anniversary TPN-OPM. "We ask the Government of Indonesia as an elder in order to respect our right to carry out the TPN-OPM Anniversary of West Papua's independence as well as warnings from the West Papuans," she said with a loud tone. It is asserted, the Government of Indonesia or the President, SBY to recognize the sovereignty of West Papua's independence from the State or New Guinea Raad and restore the sovereignty of the State of West Papua's independence unconditionally. "If the anniversary TPN-OPM will be done by raising the flag of the Indonesian security BK both TNI-police will prevent and limit such activities, we are also prepared to deal with resistance to the military, police and people of Indonesia who live in the The country of West Papua, the military is because we as a TPN-OPM security guards of the people of West Papua nation, so we hope that the military-police can respect our rights of the people of West Papuans who will conduct the flag raising BK for three consecutive days a row in order to commemorate the anniversary of TPN-OPM West Papua, "he explained. Added, the Government of the Netherlands, the United States and the Government of Indonesia to be responsible and restore the sovereignty of West Papua's independence of the Nation, which is the third game of that State have taken away the sovereignty of the State of West Papua's independence, because we the people of West Papua nation is never a recommendation that the Nation West Papua into the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia is in the care of the people of West Papua to West Papuans. "So we asked to immediately restore the sovereignty of West Papua's independence the nation has been independent since December 1, 1961, and we TPN-OPM will never compromise with other groups that would interfere with us in commemorating the anniversary of TPN-OPM to conduct a flag-raising throughout the BK West Papua is the country for three consecutive days, because we have a strong legal basis to demand the return of sovereignty of West Papua's independence, "he said. He asserted that the basic rights of the people of West Papuans to be appreciated because we basically want complete independence for the People of West Papua, and BK flag is a symbol of West Papuan state then we should appreciate it, because our parents had enough to build us for 51 years This, so the military-security apparatus of the police to respect the basic rights we do flag raising BK for three consecutive days on July 1, 2012. "We're not going to do the actions of anarchists, but when the Government of Indonesia in this case the TNI-police officers will obstruct our basic rights, then we will not remain silent, and we will take the fight against the people of Indonesia as described above The country of West Papua, "he concluded. (Mir/don/l03-ngutip papua stars)
DANNY Kogoya: respect us KIBARKAN 'BK'
JAYAPURA-existence of the plan or the Chairman of the TPN-OPM Revolutionary Council Victoria region of West Papua (Indonesia-PNG border), Lambert will Pekikir TPN-OPM anniversary on July 1, 2012 to come to the Morning Star flag ( BK) for three consecutive days, the 1st, 2nd and July 3rd, 2012, received support from the Supreme Commander of the Command War Victoria region TPN-OPM (RI-PNG border) Devacto July 1, 1971 Headquarters of the TPN-OPM National Revolutionary Movement Control Center West Papua, 'Letjend' P. Danny Kogoya PM. M.Pd. He instructed all the people of the original "West Papua Nations' Children's bones that the gatekeepers of State of West Papua are ready back-up ceremony commemorating the anniversary of TPN-OPM Devacto July 1, 1971 Government of West Papua. It is said, to the Government of the Republic of Indonesia (RI) in this case the President, SBY so as not to disrupt the activities commemorating the anniversary of TPN-OPM will be done by raising the flag throughout the country BK in West Papua. He continued, the President, SBY immediately open itself before the world took over security in West Papua's independence and promptly return the West Papuans who had been seized by the Government of the People's Republic of Indonesia through the Tri Command (Trikora) of 1963. "We also asked the State of Israel to immediately take control over West Papua, because we are the Ummah of Allah the West Papuans who have many years of being a victim of the State of Indonesia," Danny said in an interview with Star Papua Kogoya via cell phone on Wednesday ( 16/5) last night. Danny stated, the Government of Indonesia in this regard the President, SBY-military and military of Republic of Indonesia in order to respect our flag BK in West Papua throughout the country for three consecutive days (1 s / d July 3, 2012) in commemoration of the anniversary TPN-OPM. "We ask the Government of Indonesia as an elder in order to respect our right to carry out the TPN-OPM Anniversary of West Papua's independence as well as warnings from the West Papuans," she said with a loud tone. It is asserted, the Government of Indonesia or the President, SBY to recognize the sovereignty of West Papua's independence from the State or New Guinea Raad and restore the sovereignty of the State of West Papua's independence unconditionally. "If the anniversary TPN-OPM will be done by raising the flag of the Indonesian security BK both TNI-police will prevent and limit such activities, we are also prepared to deal with resistance to the military, police and people of Indonesia who live in the The country of West Papua, the military is because we as a TPN-OPM security guards of the people of West Papua nation, so we hope that the military-police can respect our rights of the people of West Papuans who will conduct the flag raising BK for three consecutive days a row in order to commemorate the anniversary of TPN-OPM West Papua, "he explained. Added, the Government of the Netherlands, the United States and the Government of Indonesia to be responsible and restore the sovereignty of West Papua's independence of the Nation, which is the third game of that State have taken away the sovereignty of the State of West Papua's independence, because we the people of West Papua nation is never a recommendation that the Nation West Papua into the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia is in the care of the people of West Papua to West Papuans. "So we asked to immediately restore the sovereignty of West Papua's independence the nation has been independent since December 1, 1961, and we TPN-OPM will never compromise with other groups that would interfere with us in commemorating the anniversary of TPN-OPM to conduct a flag-raising throughout the BK West Papua is the country for three consecutive days, because we have a strong legal basis to demand the return of sovereignty of West Papua's independence, "he said. He asserted that the basic rights of the people of West Papuans to be appreciated because we basically want complete independence for the People of West Papua, and BK flag is a symbol of West Papuan state then we should appreciate it, because our parents had enough to build us for 51 years This, so the military-security apparatus of the police to respect the basic rights we do flag raising BK for three consecutive days on July 1, 2012. "We're not going to do the actions of anarchists, but when the Government of Indonesia in this case the TNI-police officers will obstruct our basic rights, then we will not remain silent, and we will take the fight against the people of Indonesia as described above The country of West Papua, "he concluded. (Mir/don/l03-ngutip papua stars)
HUT OPM-TPN 1JULI 1971 TAHUN 2012
DANNY KOGOYA: HARGAI KAMI KIBARKAN ‘BK’
JAYAPURA- Adanya rencana Ketua TPN-OPM atau Dewan Revolusi Papua Barat wilayah Victoria (Perbatasan RI-PNG), Lambert Pekikir akan memperingati HUT TPN-OPM pada 1 Juli 2012 mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) selama tiga hari berturut-turut, tanggal 1, 2 dan 3 Juli 2012, mendapat dukungan dari Panglima Tertinggi Komando Perang TPN-OPM wilayah Victoria (Perbatasan RI-PNG) Devacto 1 Juli 1971 Markas Besar TPN-OPM Pusat Kendali Pergerakan Revolusi Bangsa Papua Barat, ‘Letjend’ P. Danny Kogoya PM. M.Pd.
Ia menginstruksikan kepada seluruh rakyat asli ‘Bangsa Papua Barat’ bahwa penunggu tulang belulang Anak Negeri Papua Barat siap memback-up upacara memperingati HUT TPN-OPM Pemerintahan Devacto 1 Juli 1971 Papua Barat.
Dikatakan, kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Presiden RI, SBY agar tidak mengganggu kegiatan memperingati HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat.
Lanjutnya, Presiden RI, SBY segera membuka diri sebelum pihak keamanan dunia mengambil alih di Papua Barat dan segera kembalikan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah dirampas oleh Pemerintah RI lewat Tri Komando Rakyat (Trikora) Tahun 1963. “Kami juga meminta kepada Negara Israel segera ambil alih di atas Tanah Papua Barat, dikarenakan kami adalah Ummat Allah yakni Bangsa Papua Barat yang telah bertahun-tahun menjadi korban dari Negara Indonesia,” tegas Danny Kogoya saat diwawancarai Bintang Papua via telepon selulernya, Rabu (16/5) kemarin malam. Danny menyatakan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, SBY maupun militer-militer dari NKRI agar dapat menghargai kami mengibarkan bendera BK di seluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut (1 s/d 3 Juli 2012) dalam rangka memperingati HUT TPN-OPM. “Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia selaku orang tua agar dapat menghargai hak kami untuk melaksanakan peringatan HUT TPN-OPM Papua Barat maupun peringatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat,” pintanya dengan nada keras.
Ditegaskan, Pemerintah Indonesia atau Presiden RI, SBY agar mengakui kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat atau New Guinea Raad dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat tanpa syarat.
“Apabila dalam peringatan HUT TPN-OPM yang akan dilakukan dengan pengibaran bendera BK dari pihak keamanan Indonesia baik itu TNI-Polri akan menghalangi dan membatasi kegiatan tersebut, maka kami juga siap menghadapi dengan melakukan perlawanan terhadap TNI-Polri maupun rakyat Indonesia yang tinggal di atas Tanah Air Bangsa Papua Barat, dikarenakan kami selaku militer TPN-OPM merupakan pengawal keamanan dari rakyat Bangsa Papua Barat, sehingga kami mengharapkan agar TNI-Polri dapat menghargai hak-hak kami dari rakyat Bangsa Papua Barat yang akan melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut guna memperingati HUT TPN-OPM Papua Barat,” jelasnya.
Ditambahkan, kepada Pemerintah Belanda, Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia agar bertanggungjawab dan mengembalikan kedaulatan kemerdekaan dari Bangsa Papua Barat, yang mana dengan permainan ketiga Negara tersebut telah merampas kedaulatan kemerdekaan dari Negara Papua Barat, dikarenakan kami rakyat Bangsa Papua Barat tidak pernah memberikan rekomendasi bahwa Bangsa Papua Barat masuk ke dalam NKRI maupun NKRI berada di dalam Papua Barat untuk mengurus rakyat Bangsa Papua Barat. “Maka kami meminta untuk segera mengembalikan kedaulatan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang sudah merdeka sejak 1 Desember 1961, dan kami TPN-OPM tidak akan pernah kompromi dengan kelompok-kelompok lain yang akan mengganggu kami dalam memperingati HUT TPN-OPM dengan melakukan pengibaran bendera BK diseluruh Tanah Air Papua Barat selama tiga hari berturut-turut, karena kami mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta kembali kedaulatan kemerdekaan Papua Barat,” pintanya.
Ia menegaskan agar hak-hak dasar dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk dihargai karena intinya kami menginginkan kemerdekaan seutuhnya bagi Bangsa Papua Barat, dan bendera BK ini merupakan simbol Negara Papua Barat maka kami harus menghargainya, karena orang tua kami sudah cukup membina kami selama 51 tahun ini, sehingga aparat keamanan dari TNI-Polri untuk menghargai hak-hak dasar kami melakukan pengibaran bendera BK selama tiga hari berturut-turut pada 1 Juli 2012 mendatang. “Kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis, tapi bila Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat TNI-Polri akan menghalang-halangi hak-hak dasar kami ini, maka kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan melakukan perlawanan terhadap rakyat Indonesia yang ada diatas Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pungkasnya. (mir/don/l03-ngutip bintang papua )
Langganan:
Postingan (Atom)