OPM-TPN; TOLAK DIALG & UP4B

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPN.PB)
MARKAS BESAR PUSAT PERTAHANAN GERAKAN REVOLUSI PAPUA BARAT DI VICTORIA MELALUI PANGLIMA KOMANDO PUSAT TPN.PB Let.Jen. P.Dani Kogoya PM.MPd. N.R.P;A-171-077-101 Menyampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahwa;
KEPUTUSAN TENTANG DI TERIMANYA UP4B DAN ATAU TIDAKNYA ADA DI TANGAN RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT DAN BUKAN DI TANGAN NON PAPUA BARAT MAUPUN PEMERINTAH RI. DUNIA TAHU BAHWA 50 THN LAMANYA PAPUA SEBAGAI DAPUR RI DAN PROPINSI TERMISKIN SE-INDONESIA. KALAU RAKYAT PAPUA TOLAK HARUS DI TERIMA DAN KALAU TIDAK PERCAYA MAKA INDONESIA HARUS JUJUR LEWAT SISTIM DEMOKRASI DUNIA YAKNI VOTES/PEMILIHAN OPSI PUBLIK PADA MASYARAKAT RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT===> MAU UP4B ATAU BYE-BYE INDONESIA. SEMUA DI TANGAN RAKYAT PAPUA BARAT DAN BUKAN DI TANGAN BINATANG IBLIS NABI SIAPAPUN. DUNIA INI ADA ATURAN INTERNASIONAL UNTUK MENGANGKAT KAUM YANG LEMAH DAN BUKAN MILIK RI- YANG MISKIN PENGEMIS BANTUAN LAIN SEGALA ABAD.
Semua harus dilakukan secara transparan/terbuka dan damai sesuai prinsip-prinsip hukum internasional hak asasi manusia lewat jalur Re-Ferendum, serta melibatkan piahak ketiga dunia internasional dan semua komponen rakyat bangsa Papua barat, terutama kelompok-kelompok resisten seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama parlemen-palemen daerahnya, serta juga melibatkan masyarakat di Tanah Papua dan lain-lain
Panglima Komando pusat Pertahanan tentara pembebasan nasiona papua barat (TPN.PB) di victoria, P.DANI KOGOYA PM.MP,d.Saya menegaskan atas nama Allah bangsa papua, Alam papua tulang putih papua serta TPN-OPM murni bersama rakyat bangsa papua menentang menolak & mengutuk keras terhadap;
1. Projek kehadiran OTSUS & UP4B berupaya keras dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, elit-elit politik papua, pimpinan Gereja-gereja se-tanah papua dan TPN-OPM PALSU yang selalu mengatasnamakan Perjuangan murni rakyat bangsa papua, Maka tidak boleh lagi adakan DIALOG di tanah papua,
2. Karena dialog bukan lagi solusi penyelesaian masalah status politik papua, Tapi kehadiran OTSUS & UP4B itu menghancurkan dan memperpanjang perjuangan TPN-OPM bersama rakyat papua, agar menambah kekerasan, penderitaan, penyiksaan terus terjadi di papua barat .
3. Jadi tidak boleh dilakukan secara diam-diam dan terkesan memandang bahwa persoalan percepatan pembangunan melalui UP4B hanyalah persoalan pembangunan semata, sehingga itu hanya menjadi posisinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Ini ironis dan merupakan bentuk cara berpikir skeptis, sempit, tidak memahami secara baik hakekat persoalan yang sudah dan sedang terjadi selama ini sudah sekian 50 tahun di Tanah Papua secara umum
persoalan Papua bukan semata-mata persoalan pembangunan atau kesejateraan, sehingga hanya bisa didektai dengan pendekatan kesejahteraan semata-mata. Ini harus dipahami baik-baik oleh pejabat pemerintah indonesia di daerah maupun di pusat, pemerintah indonesia jangan seperti pikiran orang kampung, orang kampung juga lebih pintar daripada orang sarjana gelar tingkat-2 doktor, prof kembali jadi otak baby. Persoalan utama di tanah Papua adalah persoalan tentang status politik papua pasca integrasi melalui Pepera tahun 1969.
Ini inti masalah yang bermuara pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis sejak tahun 1965 hingga saat ini. Juga meluas kepada pelanggaran hak-hak dasar rakyat Papua di sektor ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, hukum, kesehatan dan pendidikan. Sehingga masalah papua harus diselesaikan melalui Re-Frendum yang di mediasi harus dari pihak ketiga yang netral setara, damai, bermartabat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal dan melibatkan semua komponen rakyat bangsa Papua barat.
Panglima Komando pusat Pertahanan tentara pembebasan nasiona papua barat (TPN.PB) di victoria, P.DANI KOGOYA PM.MP,d. menegaskan menentang kehadiran UP4B-dan DIALOG jakarta-papua. “Sekali lagi saya katakana masalah Papua bukan masalah kesejahteraan, bukan minta uang miliaran rupiah, tapi masalah harga diri bangsa dan negara karena sudah pernah merdeka tanggal 1 desember 1961 lengkap dengan nama negara, lambang negara, bendera dan lagu kebangsaan. aneksasi yang telah berlangsung lama. Akar permasalaha Papua adalah status pokitik ke dalam NKRI,
Dikeluarkan dari markas besar pusat pertahanan gerakan revolusi papua barat di victoria
Panglima komando pusat TPN.PB
Let.Jen. P.Dani Kogoya PM.MPd.
N.R.P;A-171-077-101