TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT.
THE WEST PAPUA NATION LIBERATION ARMY
Alamat; Birds Of Paradise Base Bewani River, Victoria
JURU BICARA OPM INTERNASIONAL DALAM NEGERI WEST PAPUA.
PEPERA PAPUA 1969 TIDAK ADIL
Pada tahun 1969, warga Papua Barat tidak memperoleh peluang adil dalam rencana penyatuan propinsi tersebut dengan Indonesia. Demikian simpul profesor Pieter Drooglever, dalam laporan yang ia susun atas permintaan Kementerian Luar Negeri Belanda. Pepera yang diselenggarakan pada tahun 1969 tersebut menurut Drooglever sepenuhnya dimanipulasi. Pada awal 1960-an, Belanda dan Indonesia sepakat bahwa warga Papua akan mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan tentang penyatuan dengan Indonesia. Selanjutnya, Drooglever menyimpulkan bahwa ketika itu presiden Soeharto hanya mau bekerja sama jika hasil referendum menguntungkan Jakarta. Satu kelompok wakil warga Papua terpilih, berjumlah sekitar 1.000 orang, akhirnya memilih penyatuan dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda, Ben Bot, jauh sebelum laporan ini terbit sudah menyatakan tidak merasa perlu untuk membicarakan masalah ini dengan pemerintah Indonesia.
Maka itu kami OPM-TPN mngingat kembali untuk menentukan nasib sendiri untuk itu kami menyatakan sikap kepada pemrintah BELANDA, AMERIKE SERIKAT, PBB, dan INDONESIA.
A. MENGINGAT;
B. MENIMBANG;
C. MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN;
A. MENGINGAT;
1. OPM-TPN papua barat, bertahan dan bergeriliya di hutan 51 tahun demi mempertahankan harga diri rakyat bangsa papu barat.
2. OPM-TPN papua barat menuntut kepada peresiden republic Indonesia priode ke priode untuk mengembalikan hak kedaulatan rakyat bangsa papua barat, yang perna merdeka pada tanggal 1 desember tahun 1961.
3. OPM-TPN, papua barat perjuang dengan anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) DEKLARASI 1 JULI 1971 DI WARIS KABUPATEN KEROM.
4. a. opm-tpn papua barat umumkan deklarasi 1 juli 1971 menunjukan sikap OPM-TPN kepada dunia internasional bahwa hasil pepera 1969 adalah tidak jujur dan pelanggaran HAM terhadap rakyat bangsa papua barat.
b. opm-tpn papua barat menuntut kepada pemerintah belanda, amerika serikat, PBB, REPUBLIK INDONESIA, segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di papua barat.
c. opm-tpn papua barat menuntut kepada republic Indonesia segera kembalikan hak kedaulatan kemerdekaan bangsa papua barat yaitu;
1. kembalikan hak kedaulatan kemerdekaan bangsa papua barat tanpa syarat.
2. atau secara demokrasi melalui RE-REFERENDUM
B. MENIMBANG;
1. OPM-TPN, papua barat menolak dengan tegas kelompok atau grup baru yang berupaya keras menghancurkan perjuangan rakyat bangsa papua barat
2. OPM-TPN, papua barat, menolak dengan tegas, tidak konpromi politik sedikitpun kelompok, grup baru dan deklarasi baru semuanya adalah permainan badan intelejen Negara (BIN) REPUBLIK INDONESIA, terbukti opm punya data khusus.
3. OPM-TPN papua barat menyampaikan kepada kelompok atau grup baru yang merasa diri atau actornya jangan mengganggu kepda rakyat papua barat yang sedang berjuang atas kemerdekaan bangsa papua, sekali lagi tidak pungut biaya kepada rakyat papua barat.
C. MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN;
1. OPM-TPN papua barat memohon kepada pemerintah papua neugunia (PNG) segera mendukung kemerdekaan bangsa papua barat
2. OPM-TPN papua barat memohon kepada seluruh Negara kulit hitam atau Melanesia grup segera mendukung kemerdekaan bangsa papua barat
3. OPM-TPN papua barat memohon kepada MILITER ARMY segera buka pangkalan militer di PROPINCI SANDAUN VANIMO.
Demikian surat keputusan ini kami buat dengan benar dan penuh rasa bertanggung jawab atas nama ALLAH Bangsa papua, Alam papua, Tulang belulang yang sudah terdahulu, maupun yang kami masih berjuang di hutan rimba dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, sampai titik darah penghabisannya.
Dikelurkan di; MARKAS BESAR OPM-TPN PUSAT GERAKAN REVOLUSI BANGSA PAPUA BARAT
MELALUI JURU BICARA OPM-TPN DALAM NEGERI PAPUA BARAT
DANNY KOGOYA
Jubir.
NBP: A/200599.TPN-PB Victoria 2011